DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan & proses pengolahannya, landasan tempat kerja & lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.
Keselamatan kerja menyangkut segenap proses produksi distribusi baik barang maupun jasa.
Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga & tidak diharapkan yang terjadi pada waktu bekerja pada perusahaan. Tak terduga, oleh karena dibelakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan.

Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) memiliki beberapa dasar hukum pelaksanaan. Di antaranya ialah

1.    Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 27 ayat  (2) yang menyatakan bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

2.    Undang-undang No. 14 tahun 1969

( Tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai Ketenagakerjaan )

Bab IV pasal 9 : ”Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama”.

Pasal 10 : ” Pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi:

o   Norma Keselamatan kerja

o   Norma Kesehatan dan higiene perusahaan

o   Norma Kerja

o   Pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.

3.    Undang-Undang  No. 1 tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja No. 2 tahun 1948.

Dalam Undang-Undang ini memuat aturan-aturan dasar tentang Pekerjaan Anak, orang muda dan Wanita, waktu kerja, istirahat dan tempat kerja.

4.    Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Yaitu memuat aturan-aturan dasar atau ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, dipermukaan air, didalam air maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

5.    Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada setiap tenaga kerja mulalui mekanisme asuransi.

Ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja dalam undang-undang ini melipti :

o   Jaminan Kecelakaan Kerja

o   Jaminan Kematian

o   Jaminan hari Tua

o   Jaminan Pemeliharaan Kesehatan